Bawaslu: KPU Harus Penuhi Hak Calon, Jangan Telat Pengadaan Atribut Kampanye Pilgub Banten

bawaslu-bantenSERANG, BCO - Tahapan masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur Banten, sebentar lagi akan digelar, pengalaman pahit di Pilkada serentak 2015 lalu terkait penyediaan alat peraga kampanye (APK) membuat Bawaslu meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten untuk serius dalam hal pengadaan media publikasi kandidat tersebut.

Koordinator Divisi Pengawasan, Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Banten, Eka Satialaksmana, meminta kepada KPUD Banten untuk memenuhi hak kandidat yaitu disediakannya alat peraga kampanye yang merupakan tanggung jawab penyelenggara pemilu tersebut.

“Kita punya pengalaman di Pilkada Serentak 2015 lalu, dimana KPU terlambat menyediakan alat peraga kampanye, jadi KPU harus memenuhi hak pasangan calon, jangan sampai telat,” ujar Eka saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis 20 Oktober 2016.

Pihaknya meminta KPUD Banten untuk serius melaksanakan prosedur pengadaan alat peraga kampanye (APK) tersebut, sehingga tidak lagi terjadi keterlambatan penyediaan bahan di masa kampanye yang akan dimulai 29 Oktober 2016 mendatang.

“Jangan sampai tahapan masa kampanyenya sudah masuk tapi alat peraganya belum ada, itu pengalaman 2015 di kabupaten/kota itu lambat, proses lelangnya percetakannya, jadi pemasangan alat peraganya juga jadi lambat, jadi mengurangi hak, mestinya KPU tanggal 28 itu sudah ada minimal, mestinya tanggal 28 sudah disetorkan malah, kalau belum ada berarti ada kekurang taatan KPU dari jadwal,” imbuhnya.

Sementara itu, menanggapi hal tersebut Komisioner KPUD Banten, Syaiful Bahri tidak bisa menjanjikan ketersedian APK nantinya akan tepat waktu, bahkan ia menjelaskan hingga kini pihaknya baru mendapatkan desain usulan dari pasangan calon.

“Baru tanggal 18 kemarin kita dapat usulan dari kedua pasangan bahkan ada salah satu yang lambat,” ungkapnya saat dikonfirmasi via telepon, Kamis.

Menurutnya dalam penyediaan alat peraga kampanye tersebut itu merupakan ranahnya Sekretariat KPU Banten bukan Komisioner.

“Ya itukan ranahnya sekretariat, kami tidak bisa memastikan itu akan tepat waktu atau tidak, semua ada di sekretariat selain itu juga ini kan berkaitan dengan keuangan juga kita berharapnya pas masa kampanye sudah ada malah sudah terpasang,” pungkasnya. (*)