Beranda Peristiwa Warga Panggarangan Ajukan PK Atas Sanksi Yang Diberikan Pada Oknum Polisi Koboy

Warga Panggarangan Ajukan PK Atas Sanksi Yang Diberikan Pada Oknum Polisi Koboy

311
0
BERBAGI

BERITA BANTEN- Muhamad Zid Keluarga korban intimidasi dan teror yang dilakukan Bigadir berinisial HK anggota polisi Polres Lebak memprotes keras atas keputusan hakim dalam kode etik kepolisian dan berencana akan melayangkan peninjauan kembali (PK) atas keputusan hakim yang dinilai tidak adil.

Muhamad Zid menerangkan, ancaman teror dengan membuang senjata dengan laras panjang kepada keluarganya oleh Brigadir HK dengan maksud menakut-nakuti masyarakat sipil ini berawal dari pembelian lahan pada tahun 1999 dari Pamannya yang berada di Blok Rancalele, Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Surat pembelian, riwayat tanah sampai PBB Tiap tahun di bayar dan di leter C tanah tersebut terdaftar atas nama kakeknya.

Namun tanah yang sudah lama dibeli dan digarap tersebut diklaim oleh Suardi Saputra alias Endik yang merupakan ayah dari Brigadir HK. Sejak saat itu kata Muhamad zid, Anaknya HK sering mengancam, menakut nakuti pekerja kami yang berakhir dengan buang tembakan.

“Dengan perbuatannya tersebut akhirnya kami melaporkan karena keluarga dan pekerja kami ketakutan, bahkan saat buang tembakan, orang kami semuanya lari terbirit-birit mencari tempat yang aman,” ujarnya.

Lanjutnya, aksi polisi koboy ini telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Wakapolres Lebak dan naik kepersidangan sesuai peraturan yang berlaku. Walaupun kasusnya sebetulnya sudah molor hingga 15 bulan. Namun, hasil sidang kode etik kepolisian yang menyebutkan Brigadir HK bersalah hanya mendapatkan teguran secara tertulis, selama satu tahun tidak boleh mengikuti pendidikan dan ditempatkan di tempat khusus selama tujuh hari membuat pihaknya tidak puas.

“Saat keputusan dibacakan, kami mencoba intrupsi dan protes, namun pimpinan sidang tidak menggubris dengan alasan keputusan sudah diambil dan final,” ungkapnya.

Keluarga korban lainnya, Mazid, juga menyayangkan atas keputusan sidang kode etik kepolisian yang dinilai tidak transfaran. Oleh karena itu, pihaknya akan mengajukan PK atas keputusan tersebut. Karena tidak sesuai dengan pasal 7 kode etik profesi kepolisian. Dimana dalam pasal tersebut dikatakan, jika terbukti anggota polisi melanggar kode etik, sangsinya berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, selama satu tahun, penundaan pangkat paling lama satu tahun, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan dan penempatan dalam tempat khusus selama 21 hari.

“Hal ini merupakan amanah konstitusi, tetapi dari peraturan tentang kode etik profesi kepolisian saja atas putusan tersebut didistori oleh keputusan yang sangat tidak berkeadaban,” paparnya.

Sementara itu, Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto saat dihubungi Wartawan melalui sambungan teleponnya tidak menjawab. IBM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here